Permohonan SKB PPN atas Impor Mesin dan Peralatan Pabrik

Atas impor dan/atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan BKP tersebut, tidak termasuk suku cadang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pemberian fasilitas ini menggunakan SKB PPN untuk setiap kali impor dan/atau penyerahan. Untuk tata cara pengajuan SKB PPN ini diatarus sebagaiberikut.

• PKP yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis ini harus memiliki SKB PPN sebelum impor dan/atau penyerahan.
• Untuk memperoleh SKB PPN, PKP harus mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat PKP terdaftar.
• Permohonan SKB PPN harus dilampiri dokumen pendukung berupa:

Dalam hal Impor

Dalam hal Penyerahan

fotokopi kartu NPWP; fotokopi surat Pengukuhan PKP; asli surat kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKB PPN; penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; dan surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. invoice; Bill of Lading (B/ L) atau airway bill (AWB) ; dokumen kontrak pembelian; dan dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang.

fotokopi kartu NPWP; fotokopi surat Pengukuhan PKP; asli surat kuasa khusus dalam hal PKP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKB PPN; penjelasan tertulis secara rinci bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor/diterima akan dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; dan surat pernyataan bermeterai bahwa mesin dan peralatan pabrik yang diimpor atau diperoleh tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. dokumen kontrak pembelian atau dokumen lain yang menunjukkan terjadinya penyerahan BKP. (Pasal 4 ayat (5) PMK-268/PMK.03/2015)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: